Wakil Ketua KIP Jabar: Perlunya Kemampuan Kepala Sekolah Memilah Informasi

Wakil Ketua KIP Jabar: Perlunya Kemampuan Kepala Sekolah Memilah Informasi

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia khususnya dunia pendidikan.  UU KIP merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Terkait hal tersebut,  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok menggelar sosialisasi Komisi Informasi Publik (KIP) bagi seluruh Kepala Sekolah Dasar dari tiga UPT kecamatan, yaitu UPT kecamatan Limo, Beji dan Cinere,  di ruang kelas SDN  Limo 2, Rabu (17/12/14).

Kepala sekolah merupakan seorang pendidik dan guru, selain itu juga menjadi atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di sekolah yang dia pimpin. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan penguasaan informasi.

Sosialisasi yang dimotori oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melalui Bidang Data dan Informasi ini berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan bagi kepala sekolah  untuk memilah informasi yang boleh diakses publik dan ikut aktif menjalankan keterbukaan informasi di sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan sektor yang penting, vital dan strategis untuk pengembangan masa depan kita semua.

Peran partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses tersebut, terus dibuka seluas-luasnya dan UU KIP ini menjamin bahwa partisipasi itu dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kita menginginkan, masyarakat terbuka menerima perubahan dengan baik serta mampu beradaptasi dengan perkembangan global yang semakin ketat,” ujar Budi Yoga Permana, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat saat memberikan materinya.

Dia juga memberikan beberapa contoh, dengan adanya UU KIP ini, beberapa  informasi-informasi pendidikan sudah tidak boleh dikonsumsi masyarakat umum seperti, memberitahukan rahasia jabatan ke orang lain dengan alasan apapun, memberitahukan urutan nilai terbaik atau ranking siswanya pada mading maupun papan tulis, walaupun dengan dalih untuk membuat siswanya bersaing secara sehat. Karena ini dapat mengganggu kepentingan banyak orang yang bersifat rahasia pribadi. Jadi informasi sudah mulai harus dipilah, mana yang boleh dibuka dan mana yang tertutup.

Para peserta terlihat antusias karena acara ini juga menjadi ajang konsultasi seputar keterbukaan informasi publik yang sering ditemui di sekolah masing-masing. (ars & dmy )

five × 2 =

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nine − 2 =