Optimalisasi Peran Pejabat Penghubung Aplikasi SP4N LAPOR!

Optimalisasi Peran Pejabat Penghubung Aplikasi SP4N LAPOR!

Kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat merupakan modal utama dalam mewujudkan pemerintahan yang kondusif. Itulah mengapa meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik menjadi hal yang penting.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah membuat kebijakan strategis terkait pelayanan publik dengan menetapkan SP4N-LAPOR!,layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia yang saat ini telah terhubung dengan 34 Kementerian, 96 Lembaga, dan 493 Pemerintah daerah di Indonesia.

Tujuannya, penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Sehingga, kebijakan no wrong door policydapat terealisasi.

“Kita berharap rekan-rekan di lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat menindaklanjuti komitmen bersama ini, terlebih dalam merespon cepat aduan masyarakat yang masuk di SP4N-LAPOR!. Saya berharap kita dapat bersinergi dalam pengambilan keputusan demi kebijakan yang lebih baik, terutama kepada masyarakat sebagai penerima manfaat,” ucap Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Agus Suprayitno.

Apray, sapaan akrab Agus Suprayitno menyampaikan itu saat memberikan sambutan dalam acara ‘Optimalisasi Peran Pejabat Penghubung Aplikasi SP4N LAPOR!’ di Ruang Aula Lt. 2 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk Kantor Cabang Depok, Selasa (10/10/2023).

“Kepada seluruh perangkat daerah, saya mengingatkan untuk senantiasa memahami tugas dan fungsi, mengetahui tentang dinamika pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka pembinaan, pengawasan, penyelarasan perencanaan dan tugas-tugas lainnya yang di amanatkan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku,” lanjutnya.

Apray pun berharap melalui komitmen tersebut target pengaduan Pemerintah Kota Depok yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 90 persen dapat terwujud. (Diskominfo)

nineteen − five =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =