Perannya yang sangat strategis menjadikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak bisa dipandang remeh. Lewat Undang-undang No 14 tahun 2008, PPID jadi ujung tombak keterbukaan informasi pada badan publik di pemerintahan.

“Kedudukan PPID sangat penting, karena sebetulnya PPID sendiri punya kewenangan sebagai pejabat pengelola informasi daerah. Kegiatan apapun yang dilaksanaan perangkat daerah sebenarnya di awal lebih bisa dipublikasikan oleh mereka (PPID). Sedangkan tingkat kotanya, tentunya jadi kewenangan kita (Diskominfo) untuk menggandeng mereka,” ujar Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Widyati Riyandani, Senin (16/01/2017).

Wanita yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi pada Sekretariat Kota Depok itu menambahkan, petugas PPID yang dibebankan pada setiap Sekretaris Dinas (Sekdis) tidak harus melaksanakan tugas secara langsung. Melainkan dapat menugaskan salah satu staf sebagai operator PPID

“PPID Sekdis tidak harus melaksanakan tugasnya langsung, dia bisa menugaskan staf yang dianggap mampu, mumpuni, dipercaya dan bertanggung jawab terkait tugas PPID. Termasuk bahan-bahan yang bisa dikumpulkan dan dikoordinasikan di dalam perangkat daerah,” terangnya.

Dikatakannya, muara dari segala sesuatu program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah PPID. Tanpa bahan atau materi dari PPID, tentunya tidak akan berjalan fungsi publikasinya.

“Salah satu tugas Sekdis adalah dalam rangka perencanaan program terkait evaluasi pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebenarnya menjadi tugas sebagian mereka untuk membantu mempublikasikan dan mempertanggungjawabkan. Tugas ini bisa dibagi-bagi ke staf, supaya tugasnya menjadi ringan,” ucapnya.

Penulis: Vidyanita
Editor: Dunih dan Yulia Shoim

Diskominfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *