Pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) atau Emergency Call 112 terus ditingkatkan Pemkot Depok. Selain terus melakukan evaluasi kinerja petugas Emergency Call 112 dalam melayani panggilan yang masuk, Pemkot Depok juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan nomor darurat 112 untuk melaporkan kejadian fiktif.

“Untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan, kami rasa perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Namun, untuk jangka waktunya belum bisa dpastikan. Yang jelas monitoring ini dilakukan serentak di Jabodetabek dan Bandung,” terang Pelaksana Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Herry Hardjanto  saat kunjungan ke Ruang Emergency Call 112, Diskominfo Kota Depok, Kamis (19/01/17).

Dikatakannya, selama monitoring ini berlangsung, masih banyak yang mesti diperbaiki. Pasalnya, ada saja masyarakat yang menghubungi tetapi salah sambung. Bahkan, membawa berita fiktif. Hal ini tentunya menjadi perhatian dan catatan bagi Kemenkominfo selaku pencetus program, untuk terus memperbaiki layanan.

“Dari jumlah penelepon 190 menurut data yang ada saat ini, yang case closed atau benar-benar kejadian hanya 1. Sisanya laporan fiktif. Ada juga yang telepon tapi menanyakan terkait PUK, SKCK. Padahal, ini bukan ranah kami. Nah, ini menjadi catatan kami. Regulasi yang tepat seperti apa, nanti akan kita evaluasi lagi,” ujarnya.

Ke depan, lanjutnya, akan ada filter-filter yang diterapkan dalam NTPD dan sanksi tertentu terkait laporan fiktif. Sebab, menurutnya ini menjadi suatu hal yang mengganggu.

“Kami berharap kesadaran masyarakat tinggi terhadap laporan fiktif. Kami juga akan terus mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat apa itu fungsi dari NTPD. Jadi yang tidak berkepentingan, tidak akan menggunakan layanan 112. Kalau kita sudah menemukan ritmenya, maka tidak menutup kemungkinan, program NTPD 112 ini akan diimplementasikan di kota-kota lainnya,” paparnya.

Sementara itu, petugas Emergency Call 112 Sapta Wulandari membenarkan adanya telepon-telepon fiktif yang masuk. Namun demikian, ia tetap mengedukasi penelepon untuk tidak bermain dengan layanan 112.

“Kalau salah sambung, kita arahkan harus ke mana. Misalnya terkait PIN keblokir atau pengurusan SKCK. Kalau yang telepon hanya main-main, kami ingatkan bahwa suara dan nomor penelepon sudah terekam dan bisa dituntut ke jalur hukum,” tegasnya.

Penulis: Vidyanita
Editor: Dunih dan Yulia Shoim

Diskominfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *